Ma'ruf Amin: Indonesia Harus Kerja Keras Merebut Pasar Global Industri Halal

 

Ma'ruf Amin: Indonesia Harus Kerja Keras Merebut Pasar Global Industri Halal

Wakil Presiden, Ma'ruf Amin menyebut, industri halal memiliki peran strategis dalam meningkatkan perekonomian nasional. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya negara-negara di dunia yang tengah fokus untuk mengembangkannya sektor ini.

Bahkan saat ini negara-negara memiliki populasi muslim yang relatif sedikit, seperti Brazil, Thailand, Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok turut andil dalam mengembangkan industri halal. Artinya, Indonesia perlu bekerja keras untuk dapat bersaing dengan negara-negara tersebut.

"Indonesia harus bekerja lebih keras untuk dapat bersaing dalam merebut pangsa pasar global industri halal," ujarnya ketika membuka Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-8 Tahun 2021, Rabu (27/10).

Pemerintah Indonesia sendiri sedang melakukan upaya dalam peningkatan peran industri halal agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Inisiatif perbaikan peraturan dan kebijakan yang dapat mempercepat pengembangannya merupakan bentuk dari komitmen Pemerintah.

Salah satunya melalui terbitnya Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024, sebagai rencana Induk atau arah strategis pengembangan keuangan syariah di Indonesia, dan penguatan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah yang semula adalah KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) kemudian menjadi KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) melalui Perpres Nomor 28 Tahun 2020,

Kementerian Perindustrian juga telah mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 17 tahun 2020 Tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan Dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal, merupakan langkah awal pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH) di Indonesia.

Selanjutnya Pemerintah juga akan terus melakukan terobosan dalam menunjang berkembangnya industri halal di antaranya dengan mengeluarkan kebijakan dan program seperti kodefikasi produk halal, sertifikasi halal, pemberian insentif untuk KIH, penyusunan Masterplan Industri Halal, dukungan pembiayaan syariah, pembentukan ekosistem industri produk halal, peningkatan literasi dan inklusi, digitalisasi usaha syariah, serta peningkatan kompetensi SDM berbasis ekonomi dan keuangan Syariah.

Wapres Ma'ruf Menambahkan, upaya penguatan industri halal juga memerlukan dukungan institusi pembiayaan syariah yang kuat. Data Global Islamic Financial Report (GIFR) Tahun 2021 menyatakan bahwa posisi Indonesia mengalami peningkatan dari peringkat 2 menjadi peringkat 1. Hal ini menunjukan bahwa lembaga pembiayaan syariah di Indonesia telah menunjukkan kinerjanya.

Lokasi: Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BPK Temukan Rp 2,94 T Dana Penanganan COVID Bermasalah

BPK Temukan Rp 2,94 T Dana Penanganan COVID Bermasalah   Jakarta  -  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 2,94 triliun dalam  Penanganan COVID-19  dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) selama 2020. Hal itu berdasarkan 2.843 permasalahan yang ditemukan. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan permasalahan tersebut meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 1.241 permasalahan 3e (ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan). "BPK melakukan pemeriksaan komprehensif berbasis risiko terhadap 27 Kementerian/Lembaga, 204 pemerintah daerah dan 10 BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan atas PC-PEN tersebut mengungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp 2,94 triliun," kata Agung dalam workshop bertajuk 'Deteksi & Pencegahan Korupsi' dilihat secara virtual, Selasa (14/9/2021). Agung menjelaskan alokasi ang...
Baca selengkapnya

Rencana Terbitkan Rupiah Digital, BI Terus Kaji Manfaat dan Risikonya

  Rencana Terbitkan Rupiah Digital, BI Terus Kaji Manfaat dan Risikonya Bank indonesia masih terus melakukan kajian mendalam terkait dengan rencana penerbitan mata uang digital atau yang disebut Central Bank Digital Currency (CBDC). Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan bank sentral saat ini masih terus mengikuti perkembangan dan melakukan asesmen yang komprehensif. “Kita benar-benar melakukan riset dan asesmen dari berbagai aspek. Apa manfaat, risikonya, dan lainnya,” katanya, Rabu (14/4/2021). Filianingsih menjelaskan, penilaian yang dilakukan BI tidak hanya dari aspek sistem pembayaran saja, tetapi juga dari sisi makro ekonomi, moneter, serta stabilitas sistem keuangan. “Kalau kita lihat, semua negara sedang mempelajari hal tersebut. Jadi tidak bisa kalau ada satu yang menggunakan atau menerbitkan CBDC, kita ikut-ikutan,” ujarnya. Dia menambahkan BI pun tengah mengkaji manfaat dari penerbitan mata uang digital, dengan mempe...
Baca selengkapnya

Mengenai Kebijakan Pajak Dividen

Artikel ini telah tayang di  Bisnis.com  dengan judul "Pajak Final Dividen 0 Persen Mulai 1 Maret, Apa Saja Keuntungannya?",  https://market.bisnis.com/read/20210302/7/1362871/pajak-final-dividen-0-persen-mulai-1-maret-apa-saja-keuntungannya . Author: Asteria Desi Kartika Sari Editor : Hafiyyan      Undang Undang (UU) Cipta Kerja mengecualikan dividen dari objek pajak penghasilan (PPh) apabila diperoleh wajib pajak (WP) orang pribadi dalam negeri dan badan dalam negeri, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Hal tersebut tertuang dalam beleid Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Pada Bab III Pasal 4 dari ketentuan tersebut, maka dalam hal pembayaran dividen melalui KSEI, akan berlaku sejumlah hal. Bagi emiten yang akan mendistribusikan dividen dengan record date sejak 1 Maret 2021 dan setelahnya, maka KSEI akan menerapkan tingkat Pajak 0 persen pad...
Baca selengkapnya