Mengenai Kebijakan Pajak Dividen

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Pajak Final Dividen 0 Persen Mulai 1 Maret, Apa Saja Keuntungannya?",  https://market.bisnis.com/read/20210302/7/1362871/pajak-final-dividen-0-persen-mulai-1-maret-apa-saja-keuntungannya.
Author: Asteria Desi Kartika Sari
Editor : Hafiyyan

    Undang Undang (UU) Cipta Kerja mengecualikan dividen dari objek pajak penghasilan (PPh) apabila diperoleh wajib pajak (WP) orang pribadi dalam negeri dan badan dalam negeri, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Hal tersebut tertuang dalam beleid Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Pada Bab III Pasal 4 dari ketentuan tersebut, maka dalam hal pembayaran dividen melalui KSEI, akan berlaku sejumlah hal. Bagi emiten yang akan mendistribusikan dividen dengan record date sejak 1 Maret 2021 dan setelahnya, maka KSEI akan menerapkan tingkat Pajak 0 persen pada Daftar Pemegang Saham (DPS Final) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.  Di mana ketentuannya untuk dividen dalam negeri bebas, tetapi untuk wajib pajak perorangan masih menunggu peraturan pelaksana. Dia mengatakan setelah peraturan diterbitkan, maka dividen yang terlanjur dipotong dapat direstitusi. Relaksasi PPh menurutnya dapat memberikan insentif supaya dana dari dividen tetap di Indonesia. Analis Panin Sekuritas William Hartanto menambahkan aturan tersebut memiliki dampak positif terhadap iklim investasi di Tanah Air. Pasalnya, kebijakan tersebut dapat mendongkrak minat investasi. "Kemungkinan meningkatkan investasi terhadap saham-saham yang membagikan dividen besar karena pajak 0 persen," katanya.

    Menurut Pendapat saya, artikel diatas merupakan suatu penjelasan dimana pajak atas suatu dividen akan dibebas pajakan. Hal ini merupakan suatu kabar gembira bagi seluruh investor terkhusus investor domestik yang akan dibebaskan pajak dividennya. Dilihat dari sisi investor hal ini tentu saja bagus, karena Investor tidak perlu lagi memikirkan terkena potongan Dividen dari emiten setelah kebijakan ini. Sebelum Kebijakan ini muncul, setau saya pajak Dividen sebesar 15 % dari jumlah pendapatan kotor dividen tersebut

    Dalam Kacamata Perusahaan (Emiten) mengenai kebijakan dibebaskannya pajak dividen ini Menurut saya suatu hal yang bagus. Hal ini dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi investor yang ingin berkecimpung didalam dunia pasar modal ataupun yang sudah berkecimpung didalam dunia pasar modal. Tanpa harus advertising lebih pihak perusahaan (emiten) sudah memiliki peluang yang bisa dibilang akan meningkatkan jumlah investor ataupun jumlah Lot (meningkatkan Kuanti & Kuali)

   Kita selalu berharap bahwa perkembangan perekonomian di Indonesia akan bertumbuh menjadi besar dimasa depan, walaupun banyak tantangan dan juga problematika yang besar juga pastinya. Apalagi melihat sepak terjang tahun lalu, begitu banyak cobaan yang diterima oleh pasar modal indonesia yang dimana kita sudah tau semenjak virus corona muncul banyak investor ataupun penduduk indonesia begitu takut akan menginvestasikan dananya kesemua lini investasi. hal ini berdampak akan penurunan tingkat pertumbuhan kuantiti perekonomian bangsa Indonesia itu sendiri, semoga taun ini merupakan tahun peningkatan dari pertumbuhan perekonomian Indonesia yang pastinya selalu kita harapkan



*SOIM_HW*

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BPK Temukan Rp 2,94 T Dana Penanganan COVID Bermasalah

BPK Temukan Rp 2,94 T Dana Penanganan COVID Bermasalah   Jakarta  -  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 2,94 triliun dalam  Penanganan COVID-19  dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) selama 2020. Hal itu berdasarkan 2.843 permasalahan yang ditemukan. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan permasalahan tersebut meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 1.241 permasalahan 3e (ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan). "BPK melakukan pemeriksaan komprehensif berbasis risiko terhadap 27 Kementerian/Lembaga, 204 pemerintah daerah dan 10 BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan atas PC-PEN tersebut mengungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp 2,94 triliun," kata Agung dalam workshop bertajuk 'Deteksi & Pencegahan Korupsi' dilihat secara virtual, Selasa (14/9/2021). Agung menjelaskan alokasi ang...
Baca selengkapnya

Rencana Terbitkan Rupiah Digital, BI Terus Kaji Manfaat dan Risikonya

  Rencana Terbitkan Rupiah Digital, BI Terus Kaji Manfaat dan Risikonya Bank indonesia masih terus melakukan kajian mendalam terkait dengan rencana penerbitan mata uang digital atau yang disebut Central Bank Digital Currency (CBDC). Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan bank sentral saat ini masih terus mengikuti perkembangan dan melakukan asesmen yang komprehensif. “Kita benar-benar melakukan riset dan asesmen dari berbagai aspek. Apa manfaat, risikonya, dan lainnya,” katanya, Rabu (14/4/2021). Filianingsih menjelaskan, penilaian yang dilakukan BI tidak hanya dari aspek sistem pembayaran saja, tetapi juga dari sisi makro ekonomi, moneter, serta stabilitas sistem keuangan. “Kalau kita lihat, semua negara sedang mempelajari hal tersebut. Jadi tidak bisa kalau ada satu yang menggunakan atau menerbitkan CBDC, kita ikut-ikutan,” ujarnya. Dia menambahkan BI pun tengah mengkaji manfaat dari penerbitan mata uang digital, dengan mempe...
Baca selengkapnya