Bos BI: Tingkat Literasi Masyarakat Ekonomi Syariah Meningkat Jadi 20,1 Persen

 

Bos BI: Tingkat Literasi Masyarakat Ekonomi Syariah Meningkat Jadi 20,1 Persen

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo melaporkan tingkat literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah saat ini terus meningkat. Di mana dari sebelumnya hanya 16,3 persen, kini meningkat menjadi 20,1 persen.

"Sebagai hasil edukasi yang semakin luas secara berjamaah, hasil survei tahun ini menunjukkan peningkatan tingkat literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah meningkat," kata Perry dalam laporan pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-8 Tahun 2021, Rabu (27/10).

Selain peningkatan literasi masyarakat, kabar baik lainnya adalah penerbitan Indonesia Halal Market Report 2021. Dalam report ini memaparkan peluang-peluang perdagangan dan investasi industri halal di Indonesia. Di mana potensi dari kegiatan tersebut cukup besar.

"Berdasarkan estimasi perdagangan internasional produk halal Indonesia dapat menyumbangkan sampai dengan USD5,1 miliar per tahun," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk, Hery Gunadi Sadikin mengatakan, peningkatan literasi keuangan dan perbankan syariah di Indonesia menjadi pekerjaan rumah yang besar. Prosesnya tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, mengingat indeks literasinya masih di bawah 9 persen.

"Sekarang ini banyak PR besar dalam hal peningkatan literasi keuangan dan perbankan syariah di Indonesia yang harus diselesaikan bersama-sama," kata Hery dalam pembukaan Penandatanganan MoA Strategic Sharia Banking Management (SSBM), Jakarta, Rabu (22/9).

Dalam catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan dan perbankan syariah di Indonesia masih jauh tertinggal dengan literasi keuangan dan perbankan konvensional yakni 40 persen. Hal ini menyebabkan inklusi keuangan syariah juga rendah, yakni hanya 9,1 persen. Jauh tertinggal dari inklusi keuangan konvensional yang mencapai 76,72 persen.

"Angka ini menyebabkan inklusi keuangan syariah hanya 9,1 persen, jauh tertinggal dari inklusi keuangan dan perbankan konvensional yang mencapai 76,72 persen," kata dia.

Tak hanya itu, dampak lanjutan dari rendahnya inklusi keuangan yang rendah tersebut pada pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia. Dibandingkan dengan negara-negara lain Indonesia kata Hery sangat amat jauh. Padahal Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk beragama islam di dunia.

"Hal ini menyebabkan kita tertinggal dari negara lain dalam hal market share," kata dia.

Lokasi: Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BPK Temukan Rp 2,94 T Dana Penanganan COVID Bermasalah

BPK Temukan Rp 2,94 T Dana Penanganan COVID Bermasalah   Jakarta  -  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 2,94 triliun dalam  Penanganan COVID-19  dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) selama 2020. Hal itu berdasarkan 2.843 permasalahan yang ditemukan. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan permasalahan tersebut meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 1.241 permasalahan 3e (ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan). "BPK melakukan pemeriksaan komprehensif berbasis risiko terhadap 27 Kementerian/Lembaga, 204 pemerintah daerah dan 10 BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan atas PC-PEN tersebut mengungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp 2,94 triliun," kata Agung dalam workshop bertajuk 'Deteksi & Pencegahan Korupsi' dilihat secara virtual, Selasa (14/9/2021). Agung menjelaskan alokasi ang...
Baca selengkapnya

Rencana Terbitkan Rupiah Digital, BI Terus Kaji Manfaat dan Risikonya

  Rencana Terbitkan Rupiah Digital, BI Terus Kaji Manfaat dan Risikonya Bank indonesia masih terus melakukan kajian mendalam terkait dengan rencana penerbitan mata uang digital atau yang disebut Central Bank Digital Currency (CBDC). Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan bank sentral saat ini masih terus mengikuti perkembangan dan melakukan asesmen yang komprehensif. “Kita benar-benar melakukan riset dan asesmen dari berbagai aspek. Apa manfaat, risikonya, dan lainnya,” katanya, Rabu (14/4/2021). Filianingsih menjelaskan, penilaian yang dilakukan BI tidak hanya dari aspek sistem pembayaran saja, tetapi juga dari sisi makro ekonomi, moneter, serta stabilitas sistem keuangan. “Kalau kita lihat, semua negara sedang mempelajari hal tersebut. Jadi tidak bisa kalau ada satu yang menggunakan atau menerbitkan CBDC, kita ikut-ikutan,” ujarnya. Dia menambahkan BI pun tengah mengkaji manfaat dari penerbitan mata uang digital, dengan mempe...
Baca selengkapnya

Mengenai Kebijakan Pajak Dividen

Artikel ini telah tayang di  Bisnis.com  dengan judul "Pajak Final Dividen 0 Persen Mulai 1 Maret, Apa Saja Keuntungannya?",  https://market.bisnis.com/read/20210302/7/1362871/pajak-final-dividen-0-persen-mulai-1-maret-apa-saja-keuntungannya . Author: Asteria Desi Kartika Sari Editor : Hafiyyan      Undang Undang (UU) Cipta Kerja mengecualikan dividen dari objek pajak penghasilan (PPh) apabila diperoleh wajib pajak (WP) orang pribadi dalam negeri dan badan dalam negeri, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Hal tersebut tertuang dalam beleid Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Pada Bab III Pasal 4 dari ketentuan tersebut, maka dalam hal pembayaran dividen melalui KSEI, akan berlaku sejumlah hal. Bagi emiten yang akan mendistribusikan dividen dengan record date sejak 1 Maret 2021 dan setelahnya, maka KSEI akan menerapkan tingkat Pajak 0 persen pad...
Baca selengkapnya