Literasi Rendah, Pertumbuhan Kinerja Bank Syariah Terkendala

 Literasi Rendah, Pertumbuhan Kinerja Bank Syariah Terkendala

Peningkatan kinerja perbankan syariah nasional dinilai masih terkendala isu literasi. Pengamat Ekonomi IPB Universitas Irfan Syauqi Beik mengatakan perbankan syariah masih mampu menorehkan kinerja lebih baik dari saat ini namun terkendala oleh permasalahan literasi syariah masyarakat yang masih rendah. "Produk bank syariah sudah banyak, tapi memang masalah literasi, masalah persepsi perbankan syariah masih menjadi kendala utama," sebutnya, Senin (5/4/2021). Dia menjelaskan masyarakat sudah sangat terbiasa berhitung menggunakan acuan suku bunga. Hal ini menyebabkan semua produk bank syariah dibandingkan langsung dengan tingkat margin yang ditawarkan.

Padahal, produk perbankan syariah memiliki akad, dan proses perhitungan risiko yang berbeda, yang memberi manfaat baik kepada nasabah dan bank sekaligus. "Misalnya, akad jual beli. Itu akan berbeda dengan akad pinjaman. Tapi masyarakat selalu terfokus pada besaran margin. itu kan sangat disayangkan."Adapun, literasi keuangan nasional berada di kisaran 38% hingga 39%. Sementara itu, literasi keuangan syariah nasional baru berada di kisaran 8% sampai 9%

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Literasi Rendah, Pertumbuhan Kinerja Bank Syariah Terkendala", Klik selengkapnya di sini: https://finansial.bisnis.com/read/20210406/231/1376956/literasi-rendah-pertumbuhan-kinerja-bank-syariah-terkendala.
Author: M. Richard
Editor : Ropesta Sitorus




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BPK Temukan Rp 2,94 T Dana Penanganan COVID Bermasalah

BPK Temukan Rp 2,94 T Dana Penanganan COVID Bermasalah   Jakarta  -  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 2,94 triliun dalam  Penanganan COVID-19  dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) selama 2020. Hal itu berdasarkan 2.843 permasalahan yang ditemukan. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan permasalahan tersebut meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 1.241 permasalahan 3e (ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan). "BPK melakukan pemeriksaan komprehensif berbasis risiko terhadap 27 Kementerian/Lembaga, 204 pemerintah daerah dan 10 BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan atas PC-PEN tersebut mengungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp 2,94 triliun," kata Agung dalam workshop bertajuk 'Deteksi & Pencegahan Korupsi' dilihat secara virtual, Selasa (14/9/2021). Agung menjelaskan alokasi ang...
Baca selengkapnya

Rencana Terbitkan Rupiah Digital, BI Terus Kaji Manfaat dan Risikonya

  Rencana Terbitkan Rupiah Digital, BI Terus Kaji Manfaat dan Risikonya Bank indonesia masih terus melakukan kajian mendalam terkait dengan rencana penerbitan mata uang digital atau yang disebut Central Bank Digital Currency (CBDC). Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan bank sentral saat ini masih terus mengikuti perkembangan dan melakukan asesmen yang komprehensif. “Kita benar-benar melakukan riset dan asesmen dari berbagai aspek. Apa manfaat, risikonya, dan lainnya,” katanya, Rabu (14/4/2021). Filianingsih menjelaskan, penilaian yang dilakukan BI tidak hanya dari aspek sistem pembayaran saja, tetapi juga dari sisi makro ekonomi, moneter, serta stabilitas sistem keuangan. “Kalau kita lihat, semua negara sedang mempelajari hal tersebut. Jadi tidak bisa kalau ada satu yang menggunakan atau menerbitkan CBDC, kita ikut-ikutan,” ujarnya. Dia menambahkan BI pun tengah mengkaji manfaat dari penerbitan mata uang digital, dengan mempe...
Baca selengkapnya

Mengenai Kebijakan Pajak Dividen

Artikel ini telah tayang di  Bisnis.com  dengan judul "Pajak Final Dividen 0 Persen Mulai 1 Maret, Apa Saja Keuntungannya?",  https://market.bisnis.com/read/20210302/7/1362871/pajak-final-dividen-0-persen-mulai-1-maret-apa-saja-keuntungannya . Author: Asteria Desi Kartika Sari Editor : Hafiyyan      Undang Undang (UU) Cipta Kerja mengecualikan dividen dari objek pajak penghasilan (PPh) apabila diperoleh wajib pajak (WP) orang pribadi dalam negeri dan badan dalam negeri, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Hal tersebut tertuang dalam beleid Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Pada Bab III Pasal 4 dari ketentuan tersebut, maka dalam hal pembayaran dividen melalui KSEI, akan berlaku sejumlah hal. Bagi emiten yang akan mendistribusikan dividen dengan record date sejak 1 Maret 2021 dan setelahnya, maka KSEI akan menerapkan tingkat Pajak 0 persen pad...
Baca selengkapnya