IPO, GoTo Dikabarkan Telah Tunjuk Dua Underwriter

 

IPO, GoTo Dikabarkan Telah Tunjuk Dua Underwriter

Perusahaan teknologi grup GoTo dikabarkan telah menunjuk penjamin emisi efek atau underwriter dalam rangka penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) pada kuartal I 2022. Nilai IPO diperkirakan USD 1 miliar atau sekitar Rp 14,37 triliun (asumsi kurs Rp 14.372 per dolar AS).

Mengutip laman Channel News Asia, ditulis Minggu (19/12/2021), GoTo, perusahaan merger Gojek dan Tokopedia telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas sebagai underwriter. Hal itu seperti menurut sumber yang ketahui hal tersebut.

Adapun perwakilan GoTo enggan berkomentar saat dihubungi Reuters.

Pada bulan lalu, GoTo mengatakan telah meraih dana USD 1,3 miliar pada penutupan pertama putaran pendanaan pra-IPO. Dua sumber Reuters mengatakan, GoTo bakal IPO pada semester I 2022, kemudian mencatatkan saham perdana di Amerika Serikat.

Indonesia ingin raksasa startup teknologinya dapat mencatatkan saham perdana di pasar modal Indonesia. Salah satu langkah dilakukan dengan mengeluarkan aturan tentang multiple voting share atau saham dengan hak suara multipel dalam rangka IPO.

Sebelumnya pada 2021, unicorn pertama di Indonesia PT Bukalapak.com Tbk telah meraih dana USD 1,5 miliar atau sekitar Rp 21,55 triliun  dalam rangka IPO, dan mencatatkan IPO terbesar di Indonesia.Sebelumnya, penyedia ekosistem digital, Grup GoTo mengantongi dana sebesar USD 1,3 miliar atau sekitar Rp 18,55 triliun (asumsi kurs Rp 14.278 per dolar AS) lebih pada penutupan pertama penggalangan dana pra-IPO.

Dana tersebut terhimpun dari investor termasuk dari anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), Avanda Investment Management, Fidelity International, Google, Permodalan Nasional Berhad (PNB).

Selain itu, Primavera Capital Group, SeaTown Master Fund, Temasek, Tencent, dan Ward Ferry. Perseroan mengharapkan investor lainnya bisa bergabung ke dalam putaran penggalangan dana pra-IPO menjelang penutupan akhir pada beberapa minggu mendatang.

"Dana yang terkumpul akan memungkinkan GoTo untuk berinvestasi lebih jauh dalam mengembangkan ekosistemnya, memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar di kawasan, dan melayani pelanggan dengan lebih baik," kata CEO Grup GoTo Andre Soelistyo.

Hal tersebut termasuk fokus perseroan untuk terus menumbuhkan jumlah pelanggan, melakukan perluasan jasa pembayaran dan penawaran layanan keuangan, serta mendorong pemanfaatan armada transportasi dan jaringan logistik yang terintegrasi.

Indonesia dan Asia Tenggara sebagai pasar dengan prospek pertumbuhan yang paling menjanjikan di dunia, menjadi suatu keuntungan untuk memperteguh posisi GoTo sebagai pemimpin pasar.

Managing Director Primavera Capital Group yang berbasis di Singapura Michael Woo mengatakan, semakin banyaknya pengguna online membuat permintaan akan layanan GoTo terus meningkat. Perseroan terus berkomitmen memberikan pilihan, nilai, serta kenyamanan kepada seluruh pelanggan di ekosistem digital.

"GoTo adalah juara nasional dengan ekosistem terbesar dan terlengkap untuk kehidupan digital sehari-hari di Indonesia. Kami melihat peluang pertumbuhan di Indonesia dan GoTo pada e-commerce, mobilitas on-demand dan fintech – yaitu semua segmen di mana Primavera memilikipengalaman investasi yang luas," kata dia.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

BPK Temukan Rp 2,94 T Dana Penanganan COVID Bermasalah

BPK Temukan Rp 2,94 T Dana Penanganan COVID Bermasalah   Jakarta  -  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp 2,94 triliun dalam  Penanganan COVID-19  dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) selama 2020. Hal itu berdasarkan 2.843 permasalahan yang ditemukan. Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan permasalahan tersebut meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian intern, 715 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 1.241 permasalahan 3e (ketidakhematan, ketidakefisienan, ketidakefektifan). "BPK melakukan pemeriksaan komprehensif berbasis risiko terhadap 27 Kementerian/Lembaga, 204 pemerintah daerah dan 10 BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan atas PC-PEN tersebut mengungkap 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan senilai Rp 2,94 triliun," kata Agung dalam workshop bertajuk 'Deteksi & Pencegahan Korupsi' dilihat secara virtual, Selasa (14/9/2021). Agung menjelaskan alokasi ang...
Baca selengkapnya

Rencana Terbitkan Rupiah Digital, BI Terus Kaji Manfaat dan Risikonya

  Rencana Terbitkan Rupiah Digital, BI Terus Kaji Manfaat dan Risikonya Bank indonesia masih terus melakukan kajian mendalam terkait dengan rencana penerbitan mata uang digital atau yang disebut Central Bank Digital Currency (CBDC). Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan bank sentral saat ini masih terus mengikuti perkembangan dan melakukan asesmen yang komprehensif. “Kita benar-benar melakukan riset dan asesmen dari berbagai aspek. Apa manfaat, risikonya, dan lainnya,” katanya, Rabu (14/4/2021). Filianingsih menjelaskan, penilaian yang dilakukan BI tidak hanya dari aspek sistem pembayaran saja, tetapi juga dari sisi makro ekonomi, moneter, serta stabilitas sistem keuangan. “Kalau kita lihat, semua negara sedang mempelajari hal tersebut. Jadi tidak bisa kalau ada satu yang menggunakan atau menerbitkan CBDC, kita ikut-ikutan,” ujarnya. Dia menambahkan BI pun tengah mengkaji manfaat dari penerbitan mata uang digital, dengan mempe...
Baca selengkapnya

Mengenai Kebijakan Pajak Dividen

Artikel ini telah tayang di  Bisnis.com  dengan judul "Pajak Final Dividen 0 Persen Mulai 1 Maret, Apa Saja Keuntungannya?",  https://market.bisnis.com/read/20210302/7/1362871/pajak-final-dividen-0-persen-mulai-1-maret-apa-saja-keuntungannya . Author: Asteria Desi Kartika Sari Editor : Hafiyyan      Undang Undang (UU) Cipta Kerja mengecualikan dividen dari objek pajak penghasilan (PPh) apabila diperoleh wajib pajak (WP) orang pribadi dalam negeri dan badan dalam negeri, sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Hal tersebut tertuang dalam beleid Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Pada Bab III Pasal 4 dari ketentuan tersebut, maka dalam hal pembayaran dividen melalui KSEI, akan berlaku sejumlah hal. Bagi emiten yang akan mendistribusikan dividen dengan record date sejak 1 Maret 2021 dan setelahnya, maka KSEI akan menerapkan tingkat Pajak 0 persen pad...
Baca selengkapnya